Turun Langsung Ke Lapangan Melalui Konsolidasi Demokrasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026

Bawaslu OKU Selatan – Ketua Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan, Doni Candra melakukan diskusi konsolidasi demokrasi bersama Masyarakat di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum lama ini. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk melaksanakan, Intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan. 

Ketua Bawaslu OKU Selatan, Doni Candra mengatakan, Konsolidasi yang dilakukan mengambil tema berkenaan dengan isu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.  Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bertujuan untuk memperbarui data pemilih secara terus-menerus guna mempermudah proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu mendatang. Di Kabupaten OKU Selatan, diperlukan sinergi yang kuat antara penyelenggara pemilu, instansi pemerintah, dan masyarakat mengingat kondisi geografis yang luas dan beragam.

Optimalisasi Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Integritas Pemilu bersama Kelompok Masyarakat di Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pada Jumat 10 Maret 2026.

“Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya kompetisi yang adil, jujur, dan setara. Salah satu pilar utama untuk menjaga keadilan dalam demokrasi. Konsolidasi demokrasi yang dilakukan ini memerlukan keterlibatan aktif masyarakat bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas. Diskusi ini bertujuan untuk membedah tantangan serta merumuskan strategi pengawasan partisipatif guna meminimalisir kecurangan dan meningkatkan kualitas legitimasi proses demokrasi,” jelasnya.

Dari hasil diskusi jelas Doni Candra, ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dan menjadi tantangan ke depanya. Misalnya tentang, teridentifikasi beberapa tantangan utama:

• Mobilitas Penduduk: Sulitnya melacak warga yang pindah domisili secara non-permanen di wilayah OKU Selatan.

• Sinkronisasi Data: Adanya selisih data antara database kependudukan dengan fakta di lapangan, khususnya terkait data pemilih yang meninggal dunia (TMS).

• Netralitas ASN: Potensi mobilisasi pemilih yang dipengaruhi oleh relasi kuasa di lingkungan birokrasi, yang berpotensi mencederai konsolidasi demokrasi.